SISTEM
PEMERINTAHAN AUSTRALIA
Sistem pemerintahan Australia dibangun di atas tradisi
demokrasi liberal. Berdasarkan nilai-nilai toleransi beragama, kebebasan
berbicara dan berserikat, dan supremasi hukum, lembaga-lembaga Australia dan praktik-praktik
pemerintahannya mencerminkan model Inggris dan Amerika Utara. Pada saat yang
sama, mereka khas Australia.
A. Ciri-ciri
Sistem Pemerintahan Australia
1. Australia
mewarisi tradisi pemilu dari Inggris yang mencakup hak pilih terbatas dan
pemungutan suara umum dan ganda
2. Pemerintah
Australia didasarkan pada parlemen yang dipilih secara populer dengan dua
majelis yaitu Dewan Perwakilan dan Senat.
3. Para
menteri yang diangkat dari Dewan Perwakilan dan senat ini menjalankan fungsi
eksekutif, dan keputusan kebijakan dibuat dalam rapat-rapat Kabinet. Selain
pengumuman keputusan, diskusi Kabinet tidak disebarluaskan. Para menteri
terikat oleh prinsip solidaritas Kabinet, yang sangat mencerminkan model
Inggris yakni Kabinet bertanggungjawab kepada parlemen.
4. Ratu
Elizabeth II dari Inggris secara resmi juga merupakan Ratu Australia. Ratu
menunjuk Gubernur Jenderal (atas saran dari Pemerintah Australia terpilih)
untuk mewakilinya.
5. Gubernur
Jenderal memiliki kekuasaan yang luas, tetapi berdasarkan konvensi hanya
bertindak atas saran para menteri dalam hampir semua urusan.
6. Australia
memiliki undangundang dasar tertulis. UUD Australia merumuskan tanggung jawab
pemerintah federal, yang mencakup hubungan luar negeri, perdagangan, pertahanan
dan imigrasi.
7. Pemerintah
negara bagian dan teritori bertanggungjawab atas semua urusan yang tidak
dilimpahkan kepada Persemakmuran, dan mereka juga mematuhi prinsip pemerintah
yang bertanggungjawab
8. Di
negara bagian, Ratu diwakili oleh seorang Gubernur untuk setiap negara
bagian.
9. Pengadilan
Tinggi Australia menangani sengketa antara Persemakmuran dan negara bagian.
Banyak keputusan pengadilan memperluas kekuasaan dan tanggung jawab
konstitusional pemerintah federal.
10. UUD Australia hanya dapat
diubah dengan persetujuan pemilih melalui suatu referendum nasional.
·
Rancangan undang-undang yang berisi amandemen pertama-tama harus disahkan oleh
kedua majelis parlemen tersebut atau, dalam situasi tertentu saja, hanya oleh
salah satu majelis parlemen. Setiap perubahan UUD harus disetujui oleh
mayoritas ganda – mayoritas pemilih nasional dan mayoritas pemilih di mayoritas
negara bagian (sekurangnya empat dari enam negara bagian). Jika satu atau
bebeberapa negara bagian tertentu terkena dampak isi referendum tersebut,
mayoritas pemilih di negara-negara bagian tersebut juga harus menyetujui
perubahan tersebut. Ini sering disebut dengan kaidah ‘tiga mayoritas’.
Ketentuan mayoritas ganda membuat perubahan UUD menjadi sulit. Sejak federasi
berdiri pada 1901, hanya delapan dari 44 usulan amandemen UUD yang
disetujui.
11. UUD Australia menjabarkan
kekuasaan pemerintah dalam tiga bagian – legislatif, eksekutif dan yudikatif –
tetapi menegaskan bahwa anggota legislatif harus juga anggota eksekutif. Pada
kenyataannya, parlemen mendelegasikan wewenang penyusunan undang-undang yang
luas kepada eksekutif.
12. Pemerintah dibentuk di
Dewan Perwakilan Rakyat oleh partai yang mampu meraih mayoritas di majelis
tersebut.
13. Partai minoritas
seringkali menjadi penyeimbang kekuasaan di Senat, yang berfungsi sebagai
majelis kaji ulang keputusan-keputusan pemerintah. Para senator dipilih untuk
masa bakti enam tahun, dan dalam satu pemilihan umum biasa hanya separuh senator
yang menghadapi pemilih.
14. Pemilihan umum nasional
harus diselenggarakan dalam jangka waktu tiga tahun sejak sidang pertama
parlemen federal yang baru. Masa bakti rata-rata parlemen sekitar dua setengah
tahun. Pada praktiknya, pemilihan umum diadakan ketika Gubernur Jenderal
menyetujui permintaan dari Perdana Menteri, yang memilih tanggal pemilihan
umum.
15. Australia memiliki sistem
resmi pendaftaran partai dan pelaporan kegiatan partai melalui Komisi Pemilihan
Australia dan komisi setara di tingkat negara bagian dan teritori.
16. Parlemen negara bagian
tunduk kepada UUD nasional dan konstitusi negara bagian. Hukum federal
mengalahkan hukum negara bagian yang tidak selaras dengannya.
17. Dewan Pemerintahan
Australia (COAG) terdiri dari perdana menteri, perdana menteri negara bagian,
ketua menteri teritori, dan presiden Asosiasi Pemerintah Daerah
Australia.
18. Dewan menteri terdiri dari
menteri nasional, negara bagian dan teritori, dan bila relevan, perwakilan
pemerintah daerah dan pemerintah Selandia Baru dan Papua Nugini.
B. Perbedaan dan
Persamaan Indonesia dengan Australia
No.
|
Keterangan
|
Sistem Pemerintahan Indonesia
|
Sistem Pemerintahan Australia
|
|||||
1.
|
Bentuk negara
|
Kesatuan dengan otonomi luas
|
federasi
|
|||||
2.
|
Bentuk pemerintahan
|
Republik
|
monarki konstitutional
|
|||||
3.
|
Sistem pemerintahan
|
Pesidensial untuk masa jabatan 5
tahun
|
parlementer
|
|||||
4.
|
Eksekutif
|
Presiden sebagai kepala negara dan
kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat
|
menteri yang diangkat oleh
parlemen
|
|||||
5.
|
Legislatif atau parlemen
|
Bikameral, yaitu DPR dan DPD.
Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR
|
terdiri dari gubernur jendral,dewan
perwakilan dan senat
|
|||||
6.
|
Yudikatif
|
Mahkamah Agung, badan peradilan
dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi
|
Mahkamah agung australia dan
pengadilan lainnya
|
|||||
7.
|
Konstitusi
|
Tertulis
|
Tertulis
|
|||||
8.
|
Pemilihan anggota legislatif
|
5 tahun sekali
|
3 tahun sekali
|
|||||
9.
|
Masa jabatan legislatif
|
DPR : 5 tahun
|
Senat : 6 tahun
|
|||||
10.
|
Pertanggung jawaban
|
Menteri bertanggung jawab pada
presiden
|
Menteri bertanggung jawab pada
parlemen
|
|||||
SISTEM PEMERINTAHAN AFRIKA SELATAN
Afrika selatan menerapkan sistem politik
demokrasi anti-apartheid. Bentuk negara Afrika Selatan adalah kesatuan dan bentuk
pemerintahan republik. Sistem pemerintahan di Afrika Selatan adalah
presidensial. Parlemen di Afrika Selatan terdiri dari dua bagian, yaitu majelis
nasional dan dewan nasional provinsi. Setiap Provinsi di Afrika Selatan
mempunyai satu penggubal undang-undang negeri dan Majelis Eksekutif yang
diketuai oleh seorang Perdana Menteri atau “Premier”.
A. Ciri-ciri Sistem
Pemerintahan Afrika Selatan secara umum
1. Setiap
Provinsi di Afrika Selatan mempunyai satu penggubal undang-undang negeri.
2. Majelis
Eksekutif yang diketuai oleh seorang Perdana Menteri atau “Premier”.
3. Sistem pemerintahan
Afrika Selatan adalah Presidensil
4. Bentuk negara Afrika
Selatan adalah kesatuan
5. Bentuk pemerintahan
Afrika Selatan adalah Republik
6. Presiden Afrika
Selatan memiliki 2 jabatan yaitu sebagai kepala negara dan kepala penerintah.
7. Presiden
dipilih sewaktu Majelis Nasional (National Assembly) dan Majelis
Provinsi-provinsi Nasional (National Council of Provinces) bergabung.
·
National Assembly mempunyai 400 anggota yang dipilih melalui pemilu
secara perwakilan proporsional. National Council of Provinces, yang
telah menggantikan Senat pada 1997, terdiri dari 90 anggota
yang mewakili setiap 9 provinsi termasuk kota-kota besar di Afrika Selatan.
8. Presiden
adalah pemimpin partai mayoritas di Parlemen.
9. Di Afrika Selatan
pemilu diadakan setiap 5 tahun dan setiap rakyat
berusia 18 tahun ke atas diwajibkan untuk ikut.
·
Pemilu terakhir ialah pada April 2004, di mana partai ANC
berhasil memenangkan 69,68% kursi di parlemen. Partai ini bersama Partai
Kebebasan Inkatha (6,97%) telah membentuk aliansi pemerintahan. Partai-partai
oposisi utama termasuk Aliasi Demokrat (12,37%), Gerakan Demokratik Bersatu
atau UDM (2,28%), Demokrat Bebas atau ID (1,73%), Partai Nasional Baru atau NNP
(1,65%) dan Partai Demokratik Kristen Afrika atau ACDP (1,6%).
10. Parlemen di Afrika Selatan
terdiri dari dua bagian, yaitu majelis nasional dan dewan nasional provinsi.
·
Majelis Nasional adalah majelis rendah dari Parlemen Afrika Selatan, yang
terletak di Cape Town, Western Cape Propinsi. Ini terdiri dari tidak kurang
dari 350 dan tidak lebihy dari 400 anggota. Hal ini dipilih setiap lima tahun
menggunakan daftar partai perwakilan proporsional sistem, dimana setengah dari
anggotanya dipilih secara proporsional dari 9 daftar provinsi sisa separuh dari
daftar nasional untuk memulihkan proporsionalitas. Majelis Nasional dipimpin
oleh seorang ketua, dibantu oleh wakil ketua.
11. Dewan Nasional Provinsi
adalah dewan pemerintahan yang berada ditingkat provinsi.
12. Afrika Selatan menggunakan
Kabinet Presidensial. Dimana Kabinet Presidensial adalah suatu kabinet yang
pertanggungjawaban atas kebijaksanaan pemerintah dipegang oleh Presiden.
Presiden merangkap jabatan sebagai kepala pemerintah, sehingga para menteri
tidak bertanggungjawab kepada parlemen/DPR, melainkan kepada Presiden.
B. Perbedaan
Sistem Pemerintahan Indonesia dengan negara kawasan Afrika Selatan
No.
|
Kategori
|
Indonesia
|
Afrika
Selatan
|
1
|
Bentuk negara
|
Kesatuan dengan otonomi luas.
|
Kesatuan dengan 9 provinsi.
|
2
|
Bentuk Pemerintahan
|
Republik.
|
Republik.
|
3
|
Sistem Pemerintahan
|
Presidensial untuk masa jabatan 5
tahun.
|
Presidensial untuk masa jabatan 5
tahun.
|
4
|
Eksekutif
|
Presiden sebagai kepala negara dan
kepala pemerintahan. Dipilih langsung oleh rakyat.
|
Presiden sebagai kepala negara dan
kepala pemerintahan. Dipilih oleh Majelis Nasional.
|
5
|
Legislatif atau Parlemen
|
Bikameral, yaitu DPR dan DPD.
Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR.
|
Bikameral terdiri dari Majelis
Nasional dan Dewan Nasional Provinsi.
|
6
|
Yudikatif
|
Mahkamah Agung, badan peradilan
dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi .
|
Constitutional Court dan Spreme
Court.
|
C. Persamaan Indonesia dengan
Afrika Selatan
1. Persamaan
Lambang Negara Persamaan Lambang Negara Antara Indonesia dan Afrika Selatan
terletak pada Bentuk Dasarnya, yaitu sama-sama berbentuk burung yang kepalanya
sama-sama menghadap ke kanan serta burungnya sama-sama memiliki jambul
dibelakang kepalanya.
2. Persamaan
Semboyan Negara Semboyan Negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika,
sedangkan Semboyan Negara Afrika Selatan adalah Ike E Xarra Ike. lepas dari
persamaan Ika dan Ike, kedua semboyan negara ini memiliki arti yang sama, yaitu
sama-sama Walau Berbeda-beda tapi Tetap Satu alias Unity in Diversity.
3. Persamaan
Kedudukan Regional Berdasarkan Pendapatan Negara atau GDP, Di Asia Tenggara
Indonesia merupakan negara terkaya. Indonesia juga merupakan pemimpin ASEAN
dimana sekretariat ASEAN berada di Indonesia. sama-sama halnya dengan Afrika
Selatan, di Afrika sana, Afrika Selatan merupakan negara terkaya dan African
Union atau Uni Afrika, berpusat di Afrika Selatan.
4. Pemerintahannya
sama-sama Republik Presidensial.
5. Afrika
Selatan merdeka karena terispirasi oleh kemerdekaan Indonesia Presiden Afsel
terdahulu, Mandela pernah berkunjung ke Indonesia sebanyak 2x, begitu juga
Presiden Soeharto yang pernah berkunjung ke Afsel sebanyak 2x.
D. Kelebihan Indonesia
terhadap Afrika Selatan
1. Penyusun
program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa Presiden
yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat
pemerintahan terkait
2. Pemerintah
dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis cabinet
3. Presiden
dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang sama, sehingga tidak bisa
saling menjatuhkan
4. Menteri
tidak dapat dijatuhkan parlemen karena bertanggungjawab pada presiden
5. Masa
jabatan eksekutif lebih pasti, dengan jangka waktu tertentu
6. Tidak
ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dan legislative
7. Badan
ekskutif lebih stabil karena tidak bergantung pada parlemen
8. jabatannya
9. Kedaulatan
rakyat berdasar UUD
10. Lebih demokratis
11. Demokrasi Indonesia yang
sebenarnya
12. Legislatif dapat diisi
oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri
13. Tidak menganut
diskriminasi
14. Tidak membeda – bedakan
sesama manusia
Kelebihan Indonesia terhadap
Australia dan Afrika Selatan
1. Presiden
yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat
pemerintahan terkait
2. Presiden
dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang sama, sehingga tidak bisa
saling menjatuhkan
3. Tidak
ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dan legislative
4. Badan
ekskutif lebih stabil karena tidak bergantung pada parlemen
5. Menteri
tidak dapat dijatuhkan parlemen karena bertanggungjawab pada presiden
6. Pemerintah
dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis cabinet
7. Legislatif
dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri
8. Masa
jabatan eksekutif lebih pasti, dengan jangka waktu tertentu
9. Penyusun
program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa
jabatannya
CONTOH SOAL
1. Sistem
kepartaian afrika selatan adalah...
a. Multipartai
b. Bipartai
c. Bilokal
d. Bikameral
e. Konstitutional
2. Australia terdiri dari ... negara bagian yang
menjadi negara federasi
a. 8
b. 6
c. 7
d. 9
e. 10
3. Menerapkan
hukum yang dibuat oleh parlemen persemakmuran yang mencakup bidang
perdagangan,karantina,mata uang, paten, perkawinan,
imigrasi,pertahanan,telekomunikasi,dan penyediaan kesejahteraan dan pembayaran
bantuan lain merupakan tugas...
a. DPR
b. MPR
c. Kepala negara
d. Pemerintah Federal
e. Senat
4. Dalam istilah
“sistem pemerintahan” kata sistem berarti....
a. Susunan teratur
dari pandangan, teori, asas dan sebagainya
b. Seperangkat unsur
yang saling berkaitan membentuk totalitas
c. Proses melaksanakan
suatu kegiatan
d. Cara atau metode
e. Semua jawaban di atas
benar
5. Pemerintahan dalam
arti luas adalah....
a. Pelaksanaan
kekuasaan eksekutif dalam suatu negara
b. Pelaksana kekuasaan
legislatif dan eksekutif dalam suatun negara
c. Pelaksana kekuasaan
legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam suatu negara
d. Pelaksana kekuasaan
legislatif dan yudikatif dalam suatu negara
e. Pelaksana kekuasaan
legislatif, yudikatif, dan federatif dalam suatu negara
6. Contoh negara yang
menganut sistem pemerintahan parlementer adalah....
a. Filipina
b. Indonesia
c. Amerika Serikat
d. Inggris
e. Australia
7. Negara yang
menggunakan sistem pemerintahan presidensial adalah....
a. Inggris
b. Jepang
c. Malaysia
d. Australia
e. Amerika serikat
9. Menurut Aristoteles “bentuk
pemerintahan di mana kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan rakyat yang
pemerintahannya untuk kepentingan rakyat”adalah....
a. Demokrasi
b. Politi
c. Aristokrasi
d. Monarki
e. Oligarki
10. Oklokrasi merupakan
bentuk pemerintahan....
a. Bentuk pemerintahan
yang dipegang oleh seorang tiran (sewenang-wenang) sehingga jauh dari cita-cita
keadilan
b. Bentuk pemerintah
yang dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kemashyuran dan kehormatan
c. Bentuk pemerintahan
yang dipegang oleh rakyat jelata
d. Bentuk pemerintahan
yang dipegang oleh kaum cendekiawan yang dilaksanakan sesuai dengan pikiran
keadilan
e. Bentuk pemerintahan
yang dipegang rakyat yang mementingkan dirinya sendiri
11. Jumlah lembaga legislatif di Afrika selatan
adalah...
a. 310
b. 400
c. 90
d. 410
e. 100
12. Berikut adalah
ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, kecuali....
a. Presiden adalah kepala
negara dan kepala pemerintahan
b. Pemusatan kekuasaan
ke tangan parlemen
c. Semua anggota
kabinet merupakan anggota perlemen
d. Kabinet bertanggung
jawab kepada parlemen
e. Parlemen dapat
membubarkan kabinet
13. Menurut UUD 1945
yang sudah diamandemen, sistem pemerintahan yang harus dijalankan di Indonesia
adalah....
a. Campuran
b. Quasi-presidensial
c. Quasi-parlementer
d. Presidensial
e. Parlementer
14. Salah satu
kelemahan atau keburukan yang menonjol dari sistem pemerintahan parlementer
adalah.....
a. Sering terjadi
krisis kabinet
b. Program
pemerintahan cebderung terhambat
c. Kabinet dapat
dijatuhkan kapan saja
d. Pemerintahan
cenderung stabil
e. Berpengaruhnya
pengawasan DPR
15. Kelebihan dari
sistem pemerintahan presidensial yang terdapat di Indonesia adalah....
a. Pengawasan rakyat
terhadap pemerintah kurang berpengaruh, sehingga ada kecenderungan eksekutif
lebih dominan bahkan dapat mengarah otoriter
b. Jalannya pemerintahan
cenderung lebih stabil karena program-program relatif lancar dan tidak terjadi
krisis kabinet
c. Pemerintahan dapat
berlangsung dengan baik bila mendapat dukungan wakil rakyat (DPR) sehingga kebijakan
dan keputusan-keputusan eksekutif dapat terlaksana
d. Produk hukum belum
banyak memihak kepentingan rakyat, demikian juga aparat penegak hukum
e. Jika para menteri
tidak terdiri dari orang-orang yang jujur, bersih, dan professional, program-program
pemerintah tidak berjalan efektif dan populis (berpihak kepada rakyat)
16. Berikut ini adalah
kelebihan pelaksanaan sistem pemerintahan RI yang berdasarkan UUD 1945
dibanding dengan sistem pemerintahan negara lain, kecuali....
a. Sistem pemerintahan
kita menganut pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan
b. Presiden lebih
efektif dan efisien dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan
c. Indonesia tidak
hanya menganut trias politica, tetapi juga menerapkan saptapraja
d. Sistem pemerintahan
cenderung personal power sehingga peran rakyat kurang maksimal
e. Tidak ada partai
oposisi sehingga antara pemerintah yang berkuasa dengan partai yang kalah
saling menjatuhkan
17. Menteri
di australia bertanggungjawab penuh pada...
a. Presiden
b. DPR
c. Kepala negara
d. MA
e. Parlemen
18. Sistem
parlemen Australia terdiri dari....
a. Senat dan dewan perwakilan
b. majelis nasional dan dewan nasional
c. majelis nasional dan dewan perwakilan
d. majelis nasional dan dewan nasional provinsi
e. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
19. Bentuk
pemerintahan Australia adalah....
a. Parlementer
b. monarki konstitutional
c. presidensiil
d. monarki absolur
e. monarki parlementer
20. Afrika selatan menerapkan sistem politik anti
perlakuan yang berbeda terhadap jenis warna kulit , yang sering disebut...
a. Apartheid
b. Diskriminasi
c. Anti-apartheid
d. Konsolidasi
e. Integrasi
21. Terdapat
3 tingkat pemerintahan di Australia yaitu....
a. Presidensiil,parlementer,monarki
b. Monarki,absolut,fedral
c. federal, negara bagian/teritori, lokal
d. federal, negara bagian/teritori,monarki
e. presidensiil,monarki,federal
22. Bentuk negara Afrika selatan adalah....
a. Republik
b. Kesatuan
c. Monarki
d. Monarki konstitutional
e. Monarki parlementer
23. Parlemen di Afrika terdiri dari 2 bagian
yaitu..
a. Senat dan dewan perwakilan
b. majelis nasional dan dewan nasional
c. majelis nasional dan dewan perwakilan
d. majelis nasional dan dewan nasional provinsi
e. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
24. Menurut Polybius,
demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang akan lahir sebagai reaksi terhadap....
a. Pemerintahan
Monarkhi
b. Pemerintahan Tirani
c. Pemerintahan
Aristokrasi
d. Pemerintahan Oligarkhi
e. Pemerintahan
Oklokrasi
25. Pemilu di Afrika selatanterakhir pada April
2004, dimana dimenangkan oleh partai...
a. partai ANC memenangkan kursi parlemen
b. partai kebebasan Inkatha
c. Aliansi demokrat
d. Demokrat bebas
e. Partai Nasional Baru atau NNP
26. Bentuk pemerintahan dan Sistem
pemerintahan negara Afrika selatan adalah....
a. Republik, presidensial
b. Parlementer,monarki
c. Republik,presidensial
d. Republik,monarki
e.
Kesatuan,parlementer
27. Dalam
pelaksanaannya, bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan atas republik
absolut, konstitusional, dan....
a. Demokrasi
b. Eksraparlementer
c. Parlementer
d. Kerakyatan
e. Presidensial
28. Australia
memiliki parlemen yang bikameral terdiri sebuah dewan perwakilan yang memiliki
... anggota
a. 100
b. 90
c. 310
d. 150
e. 400
29. Afrika selatan memiliki 3 ibukota yaitu
legislatif, ekskutif dan yudikatif, ibukota yang diakui adalah...
a. CapeTown
b. Johannesburg
c. Pretoria
d. Bloemfontein
e. Victoria
30. Jumlah provinsi di Afrika selatan ada....
a. 33
b. 34
c. 3
d. 8
e. 9
No comments:
Post a Comment